Perkuat Layanan Sosial, Dinsos PPPA Banjarnegara Gandeng BAPAS Bentuk Pos Bantu untuk Tingkatkan Perlindungan Masyarakat
BANJARNEGARA, LINTASTIDARNEWS.ID – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Banjarnegara terus memperkuat kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkai dengan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantu BAPAS. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinsos PPPA Banjarnegara, Kamis (30/7/2026), menjadi momentum mempererat sinergi lintas sektor dalam memberikan layanan yang lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Forum dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, tiga kecamatan, pemerintah desa, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perguruan tinggi, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk LKS YASIN.
Kegiatan diawali dengan doa yang dipimpin Ustadz Anwar, dilanjutkan sambutan Sekretaris Dinsos PPPA Banjarnegara, Yuliati. Ia menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara secara resmi membuka kegiatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pekerja sosial, lembaga kesejahteraan sosial, hingga masyarakat agar pelayanan kesejahteraan sosial semakin efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelum penyampaian materi utama dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto, seluruh kepala bidang di lingkungan Dinsos PPPA memanfaatkan kesempatan untuk memaparkan berbagai program unggulan yang telah dan sedang dijalankan.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Eni, menjelaskan layanan perlindungan sosial yang meliputi pemberdayaan perempuan melalui berbagai organisasi perempuan, termasuk Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta pendampingan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial, Imam, memaparkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin kategori desil 1–4. Dari 10 peserta pelatihan, lima orang telah berhasil memperoleh pekerjaan, sedangkan lima lainnya masih dalam proses evaluasi. Selain itu, Dinsos PPPA juga menyalurkan hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, bantuan sembako bagi veteran, serta menjalankan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Di bidang rehabilitasi sosial, Kabid Rehabilitasi Sosial Agus Gandhi menjelaskan berbagai layanan bagi lansia terlantar, anak terlantar, orang terlantar, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia mengungkapkan bahwa dua rumah singgah yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara hampir selalu terisi penuh sebagai bentuk tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi. Para penerima layanan selanjutnya dapat memperoleh penanganan lanjutan di rumah sakit melalui pembiayaan BPJS sesuai prosedur yang berlaku.
Materi utama disampaikan oleh Karyoto dari BAPAS Kelas II Purwokerto yang memaparkan mekanisme usulan layanan sosial, konsep pidana kerja sosial, serta rencana pembentukan Pos Bantu BAPAS di Kabupaten Banjarnegara. Keberadaan Pos Bantu BAPAS diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan maupun masyarakat yang membutuhkan layanan sosial.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Dinsos PPPA Banjarnegara berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah, pekerja sosial, pemerintah desa, lembaga sosial, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih responsif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara.(Wagino-Bara)
