Wamendagri: Pemimpin Daerah Gagal Baca Zaman Akan Tertinggal dari Laju Pembangunan
LINTASTIDARNEWS.ID, (Magelang) — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemimpin daerah yang tidak mampu membaca perubahan zaman berisiko tertinggal bahkan tersingkir dari arus utama pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang, Kamis (16/04/2026).
“Pemimpin yang tidak mampu membaca tanda-tanda zaman akan tertinggal. Perubahan hari ini berlangsung sangat cepat dan melahirkan aktor-aktor baru di luar struktur konvensional,” ujar Bima Arya di hadapan para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, dunia saat ini tengah menghadapi disrupsi besar yang mengubah lanskap politik, ekonomi, hingga komunikasi publik. Kekuatan baru bermunculan, terutama dari ruang digital, yang menuntut pemimpin daerah untuk lebih adaptif, responsif, dan strategis dalam membangun pengaruh.
Menurutnya, pergeseran geopolitik global menuju pola multipolar juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemimpin daerah dituntut memiliki perspektif yang selaras dengan arah kebijakan nasional agar mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.
Bima Arya menilai Indonesia tengah berada dalam momentum krusial menuju visi Indonesia Emas 2045, terutama dengan adanya bonus demografi. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.
Dalam konteks tersebut, peran DPRD dinilai sangat strategis. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
“DPRD adalah aktor kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif di daerah. Fungsi pengawasan dan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda nasional,” tegasnya.
Melalui KPPD ini, Lemhannas RI berupaya memperkuat kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kemampuan berpikir strategis, serta kesiapan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.(Gus)
