Stok Beras Tembus 4,8 Juta Ton, Mentan Tekankan Kemandirian Pangan Daerah sebagai Kunci Ketahanan Nasional
LINTASTIDARNEWS.ID (Magelang) — Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kemandirian pangan di tingkat daerah sebagai fondasi utama ketahanan nasional, di tengah capaian stok beras nasional yang mencapai 4,8 juta ton.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang, Kamis (16/04/2026).
Dalam paparannya, Amran menyebut capaian stok beras tersebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah, terlebih dicapai di tengah jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
“Keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri. Keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi,” ujar Amran di hadapan para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Komoditas strategis seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, dan kopi dinilai memiliki potensi besar jika dikembangkan melalui industri hilir.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pertanian, termasuk biofuel dan biodiesel, sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi.
“Ke depan ditargetkan pengembangan B50, B70 hingga B100. Jika harga CPO turun, kita dorong menjadi biofuel. Jika tinggi, ekspor ditingkatkan untuk memperkuat devisa,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal implementasi kebijakan agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu memastikan program strategis nasional berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan KPPD ini menjadi bagian dari upaya Lemhannas RI dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD, khususnya dalam memahami isu strategis nasional dan mengawal agenda pembangunan di daerah secara lebih adaptif dan berkelanjutan.(Gus)
