Temuan 100 Titik di Hutan dan Area Pemakaman, Pendaftaran SPPG di Cilacap Tutup Sementara

LINTASTIDARNEWS.ID (CILACAP) Di tengah antusiasme ribuan warga Cilacap yang turun ke jalan demi mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, sebuah skandal besar justru terendus di lapangan.

Badan Gizi Nasional menemukan ratusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga fiktif, di mana beberapa lokasi pengajuan justru ditemukan berada di area yang tidak masuk akal seperti di tengah hutan, persawahan, hingga kawasan pemakaman.

Hal itu memunculkan pertanyaan besar tentang validitas data dan pengawasan dalam proses pengajuan lokasi program.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan hasil rapat bersama koordinator wilayah menunjukkan terdapat lebih dari 300 titik SPPG yang muncul di Kabupaten Cilacap.

“Setelah dilakukan pengecekan langsung oleh Kepala SPPG yang ditugaskan Badan Gizi Nasional, sejumlah titik yang diajukan ternyata tidak ditemukan bangunan maupun fasilitas yang layak untuk operasional,” kata Ammy, Senin (22/6/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menemukan sekitar 100 titik belum memenuhi persyaratan karena masih berupa rumah tinggal, lahan kosong, atau berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

“Beberapa titik bahkan ditemukan berada di tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman sehingga tidak memungkinkan digunakan sebagai lokasi pelayanan gizi,” ujarnya.

Menurut Ammy, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan titik fiktif dalam pengajuan SPPG memang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu pelaksanaan program yang ditujukan untuk masyarakat.

“Temuan ini menunjukkan masih ada data yang tidak valid sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum program berjalan lebih jauh,” tegasnya.

Sebagai langkah penataan, pemerintah bersama tim investigasi memutuskan menutup sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG sambil melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh data yang masuk.

“Kami memilih menghentikan sementara proses pengajuan agar verifikasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak ada lagi titik yang bermasalah,” jelas Ammy.

Ia menambahkan, seluruh titik yang telah teridentifikasi fiktif atau tidak memenuhi syarat akan dihapus terlebih dahulu sebelum proses pendaftaran kembali dibuka.

“Tujuan kami memastikan program berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

MBG Dapat Dukungan

Lautan poster dan spanduk memenuhi Alun-Alun Cilacap, Senin (22/6/2026), ketika ribuan pedagang, petani, relawan dapur, dan masyarakat berkumpul dalam aksi damai untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membawa dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Di bawah terik matahari, peserta aksi secara tertib mengangkat poster bertuliskan “MBG Ciptakan Lapangan Kerja”, “Lanjutkan Makan Bergizi Gratis”, hingga seruan agar pelaku korupsi yang merugikan program tersebut dihukum berat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program yang bersih dan berkelanjutan.

Para peserta aksi menegaskan bahwa pedagang, petani, dan masyarakat sangat membutuhkan situasi yang aman, damai, serta kondusif demi menjaga keberlangsungan dunia usaha, sektor pertanian, dan perekonomian daerah tanpa adanya provokasi yang dapat mengancam persatuan bangsa maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib serta menilai aspirasi yang disampaikan sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memastikan Program MBG tetap berjalan.

“Saya mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib dan tidak anarkis, karena pada prinsipnya aspirasi yang disampaikan sejalan dengan sikap pemerintah daerah yang berkomitmen memastikan Program MBG terus berlanjut di Kabupaten Cilacap,” ujar Ammy.

Menurut Ammy, perbedaan pandangan terhadap Program MBG merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijak karena substansi yang diperjuangkan berbagai pihak sejatinya adalah upaya pemberantasan korupsi, bukan penghentian program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang perlu dipahami, yang diperangi bukan programnya, melainkan praktik korupsinya, dan hal itu juga menjadi semangat yang sama dengan pemerintah dalam memastikan program ini berjalan sesuai aturan,” katanya.

Ia menjelaskan, kehadiran paguyuban mitra MBG di Kabupaten Cilacap akan memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kepatuhan terhadap standar operasional hingga kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.

“Dengan adanya mitra yang ikut melakukan pengawasan, pelaksanaan MBG akan semakin baik karena setiap dapur dapat dipastikan menjalankan SOP dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ammy menilai, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dari lapisan paling bawah melalui rantai pasok bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.

“Petani bisa menjual hasil panennya secara langsung, pemilik kebun memiliki pasar yang jelas, pedagang mendapatkan tambahan permintaan, dan ribuan tenaga kerja terserap melalui operasional SPPG yang tersebar di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Di tengah keramaian aksi, Eti Nurlina yang turut hadir sebagai peserta menyebut Program MBG telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pekerjaan.

“Kami berharap program ini terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi dan kesempatan kerja,” kata Eti.

Ia menuturkan, banyak lulusan sekolah yang kini dapat memperoleh pekerjaan tanpa harus merantau ke luar daerah karena kebutuhan tenaga kerja yang muncul dari operasional Program MBG.

“Anak-anak yang baru lulus sekarang memiliki kesempatan bekerja di daerah sendiri sehingga mereka bisa membantu keluarga tanpa harus meninggalkan kampung halamannya,” tuturnya.

Bagi masyarakat kecil, lanjut Eti, keberadaan Program MBG menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi.

“Walaupun penghasilannya tidak besar, program ini sangat membantu masyarakat kecil karena memberi peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan,” ujarnya.

Namun di balik dukungan yang mengemuka dalam aksi tersebut, muncul pula suara berbeda dari seorang relawan SPPG yang enggan disebutkan namanya terkait proses mobilisasi peserta.

Relawan tersebut mengaku informasi mengenai aksi disampaikan oleh pihak mitra kepada para relawan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan sebagian kebutuhan teknis telah difasilitasi oleh penyelenggara.

“Di dapur saya sifatnya tidak wajib karena yang berhalangan tetap diperbolehkan tidak hadir, tetapi saya mendapat informasi ada beberapa dapur yang meminta seluruh relawannya untuk ikut datang ke aksi,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, para relawan memperoleh penjelasan bahwa fokus utama aksi adalah mendukung Program MBG, mendorong penindakan terhadap korupsi, serta menolak upaya penghentian program yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Untuk hal-hal teknis seperti kendaraan dan konsumsi sebagian difasilitasi, sehingga relawan tinggal berangkat mengikuti kegiatan yang sudah diinformasikan sebelumnya,” katanya. (rif)