Kemenag Tancap Gas Sejahterakan Guru: Sertifikasi 467 Ribu Guru Dipercepat, PPPK Honorer Madrasah Terus Diperjuangkan
LINTASTIDARNEWS.ID (Jakarta) – Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi, optimalisasi tunjangan profesi, serta perjuangan pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (29/04/2026), dengan melibatkan 34 organisasi profesi (orprof), berbagai forum guru, termasuk Forum Passing Grade Kemenag 2023.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa Kemenag menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berkualifikasi S1 dalam kurun dua tahun ke depan. Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, pemerintah telah menyiapkan proyeksi anggaran sebesar Rp11,59 triliun.
“Kami ingin memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG),” tegas Nasaruddin.
Langkah percepatan ini diperkuat dengan lonjakan signifikan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Dari 29.933 peserta pada 2024, jumlahnya melonjak drastis menjadi 206.411 guru pada 2025, atau meningkat hingga 700 persen.
Tak hanya fokus pada sertifikasi, Kemenag juga mengusulkan peningkatan bantuan insentif bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing agar setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Program ini diproyeksikan menelan anggaran Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Saat ini, total guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang, dengan rincian 360.632 guru ASN (31,2 persen) dan 796.418 guru non-ASN (68,8 persen), yang mayoritas bertugas di madrasah.
Terkait nasib guru honorer madrasah, Nasaruddin menegaskan bahwa Kemenag terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenpan-RB, BKN, serta DPR RI, guna memperjuangkan formasi PPPK.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan guru honorer madrasah mendapatkan peluang diangkat menjadi CPPPK,” ujarnya.
Ketua Forum Passing Grade Kemenag 2023, Dwi Aryani, turut berharap agar para guru yang telah lolos passing grade dapat diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK sebagaimana kebijakan di instansi lain.
Sementara itu, kabar positif datang dari pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen, dengan 204.747 dari 234.265 guru penerima telah menerima haknya.
Untuk guru madrasah non-ASN, pencairan TPG bahkan telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Adapun pencairan TPG bagi guru madrasah ASN masih berlangsung bertahap di berbagai wilayah.
Menutup simposium, Nasaruddin menegaskan bahwa Guru Nasional 2026 menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah dan pendidikan keagamaan.
“Kami ingin menghilangkan jarak antara pengambil kebijakan dan para guru di lapangan. Madrasah adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.(Gus)
