KDM Ungkap Swasta Yang Jadi Mitra Pemprov Jabar Terus Bertambah, Capai Ribuan Sekolah
LINTASTIDARNEWS.ID (BANDUNG) Polemik seputar penolakan keterlibatan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tak terpetakan, dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dijawab Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Alih-alih terjadi penolakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dengan program kemitraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) justru terus meningkat dan kini menembus 1.128 sekolah.
Peningkatan jumlah sekolah swasta yang masuk dalam skema kerja sama ini, diproyeksikan untuk menampung sekitar 80 ribu siswa yang tak terpetakan di Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SPMB 2026, yang mana program ini menjadi salah satu strategi Pemprov Jabar untuk memperluas daya tampung pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses sekolah akibat keterbatasan kuota di sekolah negeri.
Dedi mengungkapkan, seluruh sekolah yang telah menjalin kemitraan dengan pemerintah kini dapat dipilih oleh calon peserta didik melalui sistem SPMB yang terintegrasi.
“Awalnya 750 sekolah, kemudian bertambah menjadi 1.015 sekolah, dan sekarang bertambah lagi menjadi 1.128 sekolah,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).
Ia menilai, dengan semakin banyaknya sekolah swasta yang bergabung menjadi mitra, membantahkan klaim organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa swasta menolak bekerja sama. Sebab tren di lapangan program kemitraan terus meningkat, karena dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Kalau ada yang menyatakan banyak yang menolak, justru terbalik. Malah sangat banyak yang ingin bekerja sama,” tegasnya.
Di tengah upaya memperluas akses pendidikan formal, Pemprov Jawa Barat juga mulai mengembangkan model pembelajaran yang lebih fleksibel melalui sekolah hybrid. Program ini merupakan pengembangan dari konsep sekolah terbuka yang selama ini telah dikenal masyarakat.
Skema tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan kelompok masyarakat, yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara reguler setiap hari, karena tuntutan profesi atau aktivitas lainnya.
Sasaran program ini mencakup atlet, pedagang, petani, nelayan, hingga warga yang harus bekerja sambil menempuh pendidikan.
Dedi menjelaskan, sistem pembelajaran hybrid memungkinkan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan formal dengan metode yang lebih adaptif terhadap kondisi mereka.
“Sistem belajarnya hari Sabtu dan Minggu serta bisa dilakukan secara online,” jelasnya.
Dedi mengatakan, kebijakan ini dilakukan guna memastikan seluruh warga Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Prinsipnya yang penting seluruh warga Jawa Barat bisa sekolah,” katanya. (rif)
