Kursi SPMB Solo Masih Banyak Yang Kosong, MPPS Usul Terima Murid Dari Luar Kota
LINTASTIDARNEWS.ID (SOLO) Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membuka peluang lebih besar bagi calon murid dari luar daerah menyusul masih banyaknya kursi yang belum terisi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027.
Pegiat MPPS, Pardoyo mengatakan daya tampung sekolah negeri di Solo saat ini lebih besar dibanding jumlah lulusan sekolah dasar di Kota Bengawan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kuota yang kosong, terutama di tingkat SD.
“Pendaftar setiap tahun cenderung menurun. Ini yang kemudian memunculkan wacana regrouping sekolah,” kata Pardoyo dikutip Espos, Minggu (5/7/2026).
Menurut dia, persoalan utama yang perlu dievaluasi adalah sistem penerimaan murid baru yang dinilai terlalu membatasi akses calon siswa dari luar Kota Solo.
Pardoyo memperkirakan daya tampung SMP di Solo mencapai sekitar 12.000 kursi, sedangkan jumlah lulusan SD hanya sekitar 9.000 anak.
“Artinya memang masih kurang banyak kalau tidak diintervensi tambahan murid dari luar Solo. Oleh karena itu sistemnya perlu terus dievaluasi sehingga siswa dari luar Solo masih memiliki peluang masuk,” ujarnya.
Usul Perkuat Kerja Sama Solo Raya
Pardoyo menilai kebijakan yang memprioritaskan warga Solo karena dibiayai APBD merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, aturan tersebut perlu memberi ruang bagi calon murid dari daerah perbatasan yang secara geografis lebih dekat dengan sekolah di Solo.
Ia mencontohkan warga di kawasan Wonorejo dan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, yang kerap mengeluhkan sulitnya mengakses sekolah negeri di Solo meski jaraknya lebih dekat dibanding sekolah di daerah asal.
“Mereka banyak yang mengeluh karena peluang di Kota Solo tidak bisa diakses oleh anak-anak luar Solo. Padahal, untuk bersekolah di kabupaten asalnya sendiri mereka terkendala jarak yang jauh dan keterbatasan fasilitas,” katanya.
Menurut Pardoyo, kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah aglomerasi berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi akses menuju sekolah di daerah asal cukup jauh, sementara kesempatan masuk sekolah negeri di Solo juga terbatas.
Karena itu, MPPS mendorong adanya koordinasi antarpemerintah daerah di kawasan Solo Raya agar anak-anak dari wilayah perbatasan tetap memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
“Mungkin jangan terlalu ketat. Anak-anak potensial dari luar Solo, terutama di wilayah hinterland, perlu diberi ruang untuk mengakses pendidikan di Solo. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan hak pendidikan,” ujarnya. (rif)
