IPM Kalbar Cetak Rekor Tertinggi, Gubernur : Jangan Puas, Kerja Lebih Optimal
LINTASTIDARNEWS.ID (PONTIANAK) Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Untuk mempercepat target tersebut, Pemprov Kalbar memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen itu disampaikan Norsan saat membuka Coffee Morning Satgas Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Norsan mengungkapkan IPM Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09, naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 71,19. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, IPM Kalimantan Barat terus meningkat. Tapi ini bukan garis akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih keras meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Norsan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari naiknya angka statistik. Yang lebih penting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya melalui pendidikan yang semakin baik, layanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan.
Untuk itu, Pemprov Kalbar terus memperkuat tiga sektor utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program seperti internet gratis untuk sekolah, Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah), hingga dukungan terhadap Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), mempercepat penurunan stunting, meningkatkan pelayanan rumah sakit regional, serta menekan angka kematian ibu dan bayi.
Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian melalui pengendalian inflasi, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, pembangunan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut Norsan, seluruh program tersebut harus berjalan bersamaan karena saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga meminta Satgas Percepatan IPM tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan berbasis data dengan target yang jelas dan terukur.
“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. Kalau kita kompak, saya optimistis IPM Kalbar akan terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalbar Muhammad Saichudin mengatakan meski IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan di Kalbar sudah berada di jalur yang tepat, meski masih diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengejar ketertinggalan.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat (rif)
