1 Oktober SPPG Bakal Gelar Aksi di Depan DPR, Bawa 4 Tuntutan ke BGN

LINTASTIDARNEWS.ID (JAKARTA) Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026.

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait keberlanjutan operasional dapur SPPG dan hubungan kemitraan dengan BGN.

Koordinator Aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan dirinya mendapat mandat dari para mitra untuk memimpin aksi tersebut. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang ingin disuarakan adalah hak-hak mitra yang dinilai belum mendapatkan kepastian.

“Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” kata Aweng dalam keterangannya, Senin (28/9/2026), dikutip dari Lambeturah.co.id.

Aweng menjelaskan, para mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Sebagian modal tersebut, kata dia, berasal dari pinjaman perbankan maupun investasi bersama.

Para mitra berharap dapur yang telah selesai dibangun dan dinyatakan siap dapat segera beroperasi. Dengan demikian, modal yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan melalui kegiatan operasional SPPG.

“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” ujarnya.

4 Tuntutan Mitra SPPG

Dalam aksi 1 Oktober tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang akan disampaikan para mitra SPPG.

1. Para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah.

2. Mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah terpencil.

3. Mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan berbagai fasilitas pendukung MBG, terutama bagi mitra yang berada di wilayah terpencil.

4. Mereka meminta adanya kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN. Salah satu yang didorong adalah pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program MBG sekaligus hubungan kemitraan di dalamnya.

“Kami meminta negara segera mengesahkan undang-undang MBG sebagai dasar hukum kemitraan dan perlindungan hukum bagi mitra,” kata Aweng yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Mitra BGN.

Targetkan Puluhan Ribu Massa

Aweng mengatakan konsolidasi untuk aksi tersebut telah dilakukan di sejumlah daerah. Ia memperkirakan jumlah peserta yang hadir dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang.

Menurut dia, massa akan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Khusus Jawa Barat, terdapat rencana pengerahan sekitar 20 ribu orang.

Selain Jawa Barat, konsolidasi juga disebut dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.

Aksi tersebut rencananya digelar pada 1 Oktober 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan membawa empat tuntutan utama terkait keberlanjutan MBG, moratorium SPPG, pengembalian investasi, serta kepastian hukum bagi mitra BGN. (*)